Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit
Jakarta (KABARIN) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kualitas batu bara menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik PT PLN (Persero), termasuk terkait pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa beberapa waktu lalu.
“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan (untuk operasional pembangkit),” kata Menteri ESDM di Jakarta, Kamis.
Bahlil menjelaskan batu bara dengan kualitas di bawah kebutuhan pembangkit membuat penggunaan batu bara menjadi lebih banyak untuk menghasilkan listrik yang sama.
Menurut dia, kebutuhan batu bara pembangkit PLN dalam setahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton (MT). Sementara melalui kebijakan domestic market obligation (DMO), PLN berpotensi memperoleh pasokan hingga 180-190 juta MT dari para eksportir.
Ia mengungkapkan PLN telah menerima sekitar 141 juta MT batu bara. Namun, pada Juni 2026 dirinya menerima laporan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit mulai menipis.
“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu,” ujarnya.
Bahlil menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh PLN sebelum berdampak pada masyarakat melalui pemadaman listrik bergilir.
“Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan (PLN), perusahaan, gitu. Jangan air sudah di batang leher baru teriak,” kata dia.
Ia memastikan pemerintah tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi dan saat ini kondisi pasokan listrik telah kembali normal.
“Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal. Dari beberapa yang harus ekspor ke luar kita tahan, (penuhi) kebutuhan dalam negeri dulu,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap proses pengadaan batu bara untuk PLN guna menjaga ketahanan energi nasional.
“Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” kata Bahlil.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026